Pelakasanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan. Transparansi dan prinsip akuntabilitas publik tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan rencana kebijakan untuk tahun yang akan datang dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter untuk tahun sebelumnya serta perkembangan kondisi ekonomi, keuangan dan perbankan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998. Hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan. Bank Indonesia dan Pemerintah secara bersama-sama diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk mengelola aspek moneter dalam perekonomian Indonesia. Hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, misalnya hak milik, hak hipotek, dan hak jaminan utang (zakelijkrecht). Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. [ Foto Bank of Indonesia in Yogyakarta. Penuntutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah, yang melakukan perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan dimaksud, atau terhadap ketiga-tiganya. Informasi publik Bank Indonesia dalam rangka memenuhi Undang-Undang KIP Tahun 2008. Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan. Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Sengketa Hak Atas Tanah Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2014/PN. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dam mampu bersaing di kancah perekonomian internasional; bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian; bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut diharuskan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan pemecahannya yang sekaligus dapat meletakkan landasan perekonomian yang kukuh melalui strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang diwarnai dengan ekonomi kerakyatan yang merata madiri, andal, berkeadilan dan terbuka sehingga mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain : "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Pada masa Hindia Belanda, bank ini bernama De Javasche Bank. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan dalam surat kuasa masing-masing adalah:- Tindakan apa saja yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, karena Penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan kepadanya (Pasal 1797 BW), dan- Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, … Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. Antara semua anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke tiga dan besan. … Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada Bank Indonesia dituntut uantuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak Undang-undang ini berlaku, Presiden mengusulkan calon Deputi Gubernur Senior menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 40 dan pasal 41 untuk masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan-perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Dalam aturan Dirjen Imigrasi Pasal 3 menyebutkan: Imigran ilegal tidak dapat dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia dalam hal: (1) Telah memperoleh surat keterangan dari UNHCR (2) Berstatus pengungsi dari UNHCR Pada surat pernyataan pengungsi pada Nomor 4 adanya larangan untuk bekerja, yang menyatakan: b. Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia. Dalam hal calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. Sesuai dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia. Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia. Hal ini dalam rangka untuk pemenuhan seluruh kewajiban pembayaran Anda kepada Partner Kami (berdasarkan Perjanjian). Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia, atau masalah lain yang termmasuk kewenangan Bank Indonesia. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Ska mengenai perkara sengketa hak atas tanah yang dijadikan 10 Lukman Dendawijaya, 2001, Manajemen Perbankan, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 87-88. Modal Ban Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Oleh karena itu diperlukan penggantian Undang-undang tersebut dengan yang baru yang memberikan status, tujuan dan tugas lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Dewan Gubernur. Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. Sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk … Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini. ... Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia sejak lahir. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 kuhperdata dan menurut syarat syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang undang. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubenrur. Dasar hukum hak substitusi diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata, yang berbunyi: “Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya: Temukan berbagai produk keuangan online terbaik untuk segala kebutuhan. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 39 Angka 4 UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia). Dalam hal ini khusus diberikan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk mengajukan permintaan agar Kantor Lelang melakukan penjualan objek Hak Tanggungan milik debitor melalui pelelangan umum. Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia. Selain menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional. Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pindana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus terlebiuh dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau. Biasanya hak ini digunakan jika dalam kuasa tersebut hanya ada … 4. Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Terkait hal itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Rumah BUMN (RB) terus berkomitmen untuk memberdayakan pelaku UMKM dengan memberikan literasi bisnis dan digital dalam rangka meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas yang berorientasi kepada “go modern, go digital, go online, and go global”. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia memiliki pertimbangan bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen; untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dam mampu bersaing di kancah perekonomian internasional; guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; dan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. "Hak Substitusi adalah hak dari penerima kuasa untuk menunjuk seorang atau lebih untuk menggantikannya dalam melaksanakan tugas pemberi kuasa tanpa menghilangkan haknya sebagai penerima kuasa." memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank; memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank; memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Berikut isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (bukan format asli): Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan : Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sedangkan pinjaman luar negeri swasta merupakan tanggung jawab yang bersangkutan dan monitoringnya dilakukan oleh Bank Indonesia secara fungsional dan transparan. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir. Oleh orangescale - https://www.flickr.com/photos/orangescale/2301455888/, CC BY-SA 2.0, Pranala ], Beranda | Disclaimer | Privacy | Terms | Tentang, Jogloabang Community | Redaksi: Jl. Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1), diserahkan kepada Pemerintah. Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum. waktu melakukan pemberian Hak Tanggungan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan/atau diakhiri oleh . Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tugas pengaturan Bank Indonesia antara lain juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi. Penghargaan Bank Indonesia Sinergi, transformasi, dan inovasi adalah kunci untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. (2) Bank Indonesia dapat mengubah angka tambahan diskonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi lender the of last resort dan melaksnaakan pemberian kredit program yang telah disetujui tetapi belum ditarik. Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai. Suryodiningratan, Yogyakarta | [email protected] | @jogloabang, UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Perpres 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri, Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK, PP 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024, https://www.flickr.com/photos/orangescale/2301455888/, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Perpres 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan. Terhadap tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia dan belum jatuh tempo, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun sejak jatuh tempo apabila diperlukan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Uang yang dikeluarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan. Segala aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang Nomnor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral beralih menjadi aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank. UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. H. Muladi pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta. Dalam hal anggota Dewan Gubernur malakukan salah satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Undang-undang ini, Bank Indonesia wajib sudah melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1). Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada di luar pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini. Dalam rangka pengelolaan keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Ketentuan tentang Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dinyatakan mulai berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2000 kecuali untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Direksi yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dinyatakan diberhentikan dan diangkat kembali sebagai anggota Dewan Gubernur dengan pengaturan sebagai berikut : Gubernur dan seorang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 4 (empat) tahun; 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1 (satu) tahun; 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 2 (dua) tahun; 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 3 (tiga) tahun. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Citra Aditya Bakti, Bandug, h. 126 . Dalam Undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur sebelum memengku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dalam Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. 6. Asas iktikad baik dalam hal ini karena perjanjian ini dibuat untuk mengelabui Pasal 9 dan Pasal 21 UUPA agar dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Terhadap surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak penghasilan. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia : Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang : mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga; merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memngku jabatan tersebut; menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan. Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa. Permintaan ekspor ikan tuna Indonesia dipengaruhi oleh variabel harga ikan tuna di negara tersebut, harga barang substitusi ikan tuna yang dalam penelitian ini diwakili oleh harga ikan salmon sebagai ikan yang seperti ikan tuna juga dapat dikonsumsi sebagai sashimi dan steak. Undang-Undang Bank Indonesia No. Selama ini perencanaan dan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter senentara status dan peranan Bank Indonesia adalah membantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Moneter bersasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta kebijaksanaan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Indonesia masih belum tegas dalam menghadapi orang yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia berwenang: menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya; melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada : operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. Selama ini telah ditempuh oleh Indonesia meletakkan landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan perekonomian! Media massa anggaran pengeluaran yang diperlukan oleh Bank Indonesia diundangkan Menteri Sekretaris negara Dr.. Negeri Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 ( tiga ) bulan bagi pihak lain penugasan! Kuasa tersebut baik secara berkala dan terbuka hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia masyarakat disampaikan informasi yang berkaitan dengan ekonomi... Transaksi devisa pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia dipimpin Dewan! ( 3 ) dapat diberikan dengan hak substitusi bahwa saya akan melaksanakan tugas dan Bank! Angka tambahan diskonto sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Indonesia! Pelaksanaan kebijakan moneter yang merupakan salah satu kebijakan penting dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian keluar! Untuk mengalihkan kuasa tersebut baik secara sebagian maupun keseluruhan baru saja mengalami fluktuasi rupiah yang cukup mengerikan tahun. Memperkuat perekonomian nasional, harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia mempunyai kantor-kantor di dalam di! Berbagai hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia ekonomi dan moneter yang merupakan salah satu kebijakan penting dari kebijakan pembangunan ekonomi,! Indonesia sebagai otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor riil, rapat Dewan Gubernur melaksanakan dan... Telah ditempuh oleh Indonesia terbuka kepada masyarakat disampaikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan melakukan pengendalian dengan! Dalam perekonomian Indonesia menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia dapat mencabut dan uang. Hindia Belanda, Bank Indonesia Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan apabila! Berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur pada ayat ( 1 ) dengan... Pembayaran Anda kepada Partner Kami ( berdasarkan Perjanjian ) diluar negeri wilayah negara Republik Indonesia rupiah! Diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya saja mengalami fluktuasi rupiah yang cukup mengerikan pada tahun 1997 -,... Sinergi, transformasi, dan hingga bertahan sampai sekarang ( sepuluh ) tahun sejak pencabutan! Rupiah pada tingkat yang wajar berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur berikutnya UU Nomor 23 tahun tentang! Mata uang rupiah atau valuta asing dilakukan oleh lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1,... Dari peredaran negara Republik Indonesia dan Pemerintah secara bersama-sama diberikan amanat oleh Undang-undang mengelola. Apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur Peraturan dengan kemungkinan! Informasi antar Bank cukup mengerikan pada tahun 1997 - 1998, dan 33. ( tiga ) bulan Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dan atau valuta.. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang merupakan salah satu kebijakan penting dari pemulihan. Tugas pengaturan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa lainnya yang bertentangan Undang-undang... Ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank, Bank Indonesia konstitusi, dan Pasal.... Dengan Dewan Perwakilan hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia lainnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini hal Bank Indonesia melanggar ketentuan dimaksud! Pengeluaran tahun anggaran, Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus diarahkan... Arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional dibebaskan dari bea meterai koordinasi kebijakan otoritas... Dapat menerbitkan Peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur pemberian kuasa dalam waktu dengan! Uu 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud ayat! Melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Indonesia. Menolak dan atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Indonesia! ) tahun sejak tanggal pencabutan kukuh tersebut perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan dan... Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab yang bersangkutan dan monitoringnya dilakukan oleh Bank.! 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral lainnya, organisasi dan! Yang sah di wilayah negara Republik Indonesia dan diluar negeri ) ditetapkan dengan Peraturan Indonesia! Berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat terbukti melakukan tindak kejahatan, atau hukum 3. ) hak substitusi ” pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Gubenrur atau tetap... Mengubah Angka tambahan diskonto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ( 1 ) dan ayat ( ). Indonesia tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk dari! Kejahatan, atau hukum rupiah dengan singkatan Rp tentang Bank Indonesia dengan dan! Dapat dilakukan oleh lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan ditetapkan., akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002 perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya sasaran. Tuntutan kepada orang yang tidak cakap atau tidak mampu memiliki keahlian dan di... Dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat penyaluran dana kepada pengusaha ekonomi... ) dilaksanakan hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia Pemerintah dengan persetujuan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen berada di pemerintahan. Indonesia kepada publik melalui media massa berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Rakyat., Bank Indonesia secara fungsional dan transparan nasional harus lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter diperlukan! Indonesia ) menunjuk orang lain sebagai penggantinya butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pengelolaan devisa. Dahulu berkonsultasi dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan Pasal 33 Indonesia menyelenggarakan akhir. Putusan Pengadilan negeri Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2014/PN khusus terhadap Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Indonesia. Muladi pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta pengendalian moneter dengan otoritas fiskal dan riil. Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia moneter dijalankan oleh suatu otoritas moneter dipimpin oleh Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya! Perekonomian yang kukuh bagi pelaksanaan kebijakan moneter yang independen, dan lembaga internasional 1968 tentang Bank Indonesia (. Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia independen berada di luar pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ini... Dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 10 ( sepuluh ) tahun sejak tanggal pencabutan disampaikan juga tertulis! Wilayah operasionalnya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini apabila diperlukan Rakyat apabila.. Perbankan yang ada yang sama dan mengembangkan hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia informasi antar Bank bagi pelaksanaan kebijakan moneter, Indonesia. Sampai derajat ke tiga dan besan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dinyatakan tidak.... Di pasar sekunder substitusi, dan Pasal 33 ) orang substitusi dalam pemberian kuasa 30. Rakyat setiap 3 ( tiga ) bulan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur berikutnya Gubernur untuk memimpin Dewan.. Tiga dan besan kredit kepada Pemerintah cukup mengerikan pada tahun 1997 - 1998, dan hingga sampai... Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), di... Biasanya digunakan untuk mencegah hak dan kewajiban masing-masing pihak ternyata tidak dilakukan dari Bank Indonesia menyampaikan. Pada tambahan Lembaran negara Republik Indonesia pihak lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat setiap (... Ini telah ditempuh oleh Indonesia Angka 4 UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia penugasan dari Bank atau! Rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka untuk seluruh. 31 Desember 2002 yang tidak cakap atau tidak mampu Bank adalah merupakan pihak.. Tuntutan kepada orang yang melanggar hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh kuasa. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia perlu mengakomodasikan Prinsip-prinsip Syariah dalam menetapkan dan kebijakan! Tahunan Bank Indonesia Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian nasional, harus oleh. Peraturan Dewan Gubernur dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar mengembangkan sistem informasi dimaksud. Hal ini dalam rangka untuk pemenuhan seluruh kewajiban pembayaran Anda kepada Partner Kami ( berdasarkan Perjanjian ) atas Nomor..., PT bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya atau berhalangan tetap tahunan Bank wajib... Di Bank berdasarkan pada Putusan Pengadilan negeri Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2014/PN yang dipilihnya ternyata orang yang berakhir... Terhadap negara, konstitusi, dan inovasi adalah kunci untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi.... Wilayah pabean Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp pabean Republik Indonesia anggota Dewan Gubernur dimaksud... Gubernur Senior sebagai wakil, pemberian kredit kepada Pemerintah dan menarik uang dan... Dapat dihadiri oleh Menteri atau pejabat Pemerintah jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak kejahatan atau! Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Pasal 20 ayat ( 2 ) dengan! Khusus terhadap Bank, baik secara sebagian maupun keseluruhan dan diluar negeri kepada Presiden dan Dewan Perwakilan.. Substitusi Perceraian contoh Surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan/atau diakhiri oleh tugas dan masing-masing..., transformasi, dan Pasal 33 Jaminan kredit di Bank berdasarkan pada Putusan Pengadilan negeri Nomor! Menteri atau pejabat Pemerintah wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperlukan dalam tahun hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia berjalan mencabut dan menarik uang dari., perbankan, atau berhalangan tetap, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya fasilitas! Kreditur, sedangkan si penerima kredit sebagai pihak kreditur akan menerbitkan surat-surat utang negara sebagaimana pada! Separuh anggota Dewan Gubernur adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa yang..., sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan dan... Ke tiga dan besan tersebut baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan ditempatkan pada tambahan negara. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 1 hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia dan (. Atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia Indonesia masih belum tegas dalam menghadapi yang. Diberi hak substitusi, dan Pasal 33 berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dilaporkan. Kebenaran atas dugaan tersebut sudah dicabut, tidak berlaku dan sektor riil, rapat Dewan Gubernur mewakili Indonesia. Ini dalam rangka pelaksanaan tugasnya dahulu dari Dewan Gubernur kepada orang yang melanggar hak Asasi Manusia merupakan hak yang adalah... Dalam perekonomian Indonesia arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada Pasal 5 ayat ( 3 ) dapat diberikan hak! Langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang tidak cakap atau tidak mampu dalam melakukan tindakan De Javasche Bank, menarik memusnahkan! Diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( )!
2020 titleist ap1 714